Ando Lan @ando_lan

@jokowi bikin anjing se-kompleks heboh

PRESIDEN TANPA POWER KAPOLRI: listiyo sigit prabowo diangkat jokowi PANGLIMA TNI: Agus subiyanto diangkat jokowi KEJAGUNG: Sanitiar burhanudin diangkat jokowi KETUA KPK: Setyo Budiyanto dipilih era jokowi Lalu awak bertanya, jika prabow0 punya biji, kenapa dia tidak menyadari ini dari awal, atau jangan-jangan bijinya sudah dikasih sama pria bening itu? Eh pria bening itu juga orang pilihan jokowi. Sial🥺😭 Tidak mungkin seorang hamba mengabdi kepada dua tuan.

UGM dan Jokowi kayaknya kongkalikong dgn ijazahnya Jokowi.....

@jokowi makan nasi

MBG libur 2 minggu belum mendengar berita siswa kelaparan. Yang ada emak2 pada happy karena harga pada turun khususnya harga telur dan ayam.

Saya dan 27 Advokat TPDT yang terkenal galak-galak sedang belajar bersama membaca berkas BAP yang kira-kira tingginya 1,5 meter (di foto itu setengahnya) Baru membaca resumenya saja saya sudah menghela nafas. Parah ini benar-benar parah kalau sampai persidangan terjadi. Dan yang kasihan bukan saya, tetapi Saksi Pelapor yang benar-benar akan diblender habis-habisan atas ribuan lembar BAP ini. Tak heran sejak Juni 2026 sudah pengumuman keliling Indonesia dengan alasan membantu partai anaknya. Karena kalau sampai sidang, maka Saudara Saksi Pelapor bakal wajib datang berkali-kali buat ditanya oleh 27 Advokat secara bergiliran, dari Advokat no 1 sampai no 27. Lalu ke no 1 sampai no 27 lalu ke. No 1 lagi sampai.... tahu-tahu Pilpres.

Wapres kita Gibran 😂😂😂

@txtdrimedia Wkwkwk.... ber-lomba² mereka kasih angka yg lbh besar.

jgn pada ketipu, yg 19 jt lapangan kerja aja gada kabar apalagi 50 jt 😊

GAWAT WAK..... Polisi geledah cafe di cipete, penggeledahan belum usai anggota TNI dan kejaksaan datang. Pertanyaan simplenya, mereka datang dalam rangka apa, apakah pengamanan atau intervensi. Mungkin yang terlibat dalam kasus ini orang dekat dari institusi tersebut? Polri vs tni & kejagung. Oea udah lihat vidionya wak, jika belum awak kasih lihat direply POLRI TNI&KEJAGUNG

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

INI DIA IJAZAH ASLI PUNYA PAK BAMBANG UGM ASLI IJAZAH ASLI = LULUS BULAN MEI 1985 - 160 sks (asli) Pantesan di umpetin terus sama Jokonyet : teryata *PALSU* kalo Ijazah punya JoKonyet : - Materai nya warna hijau - dan tidak ada stempel embos nya. - 130 + 60 sks (palsu)

FULL TIME JAMPIDSUS Febrie Adriansyah telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dan telah ditandatangani oleh presiden Prabowo begitu kabar yang beredar dari RMOL. Pertandingan bener-bener telah selesai dan kita tidak lagi punya kesempatan menyaksikan serangan balik tersebut. Score akhir full time POLRI 1 vs 0 Kejagung Informasi lengkap direply bagi yang suka baca

Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera

a week ago

Pertandingan selesai ⏳️ Hasil pertemua sore ini!!! Prabowo menyuruh Jampidsus Febrie Adriansyah Jentelmen Mundur. Score akhir : POLRI 1 VS 0 KEJAGUNG yah....🤭🤭🤭 kalah sama parcok🤡 Kalo yang mau tahu hasil dari pertemuannya dirumah prabowo baca direply wak Poin-poin

498 2K 9K 1.9M 1K

Dukung Tidak kalian?

Pak @jokowi geselin banget

INDONESIA RAYA!

Opposisi6890 @Opposisi6890

a week ago

Enjoy🔺

6 55 210 124K 3

EKSEPSI ATAU NOTA PERLAWANAN DR TIFA PN Jakarta Timur, Kamis 9 Juli 2026 *INDONESIA MENGGUGAT” Dugaan Ijazah Palsu Jokowi dalam Pusaran Krisis Multidimensi Bangsa Sidang perkara pidana Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN JKT dengan terdakwa dr. Tifauzia Tyassuma memasuki agenda penyampaian Nota Perlawanan (Eksepsi). Tim Pembela meminta Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijke Verklaard) karena mengandung cacat formil yang mendasar. Perkara ini pada hakikatnya bukan hanya menyangkut pribadi dr. Tifauzia Tyassuma. Perkara ini menguji apakah dalam negara hukum setiap warga negara berhak memperoleh proses peradilan yang adil (due process of law), mengetahui dasar penuntutan terhadap dirinya, dan memiliki kesempatan yang nyata untuk membela diri sebelum negara menggunakan kewenangan pidananya. Termasuk menguji apakah seorang warga negara yang menyampaikan pandangan mengenai isu yang menjadi perhatian publik tetap memperoleh perlindungan atas hak-hak hukumnya ketika negara menggunakan kewenangan pidana. Dr. Tifauzia Tyassuma dikenal masyarakat sebagai seorang dokter, penulis, pembicara, dan intelektual publik yang selama bertahun-tahun aktif membaca, menulis, berdiskusi, dan menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan bangsa. Apa pun pandangan masyarakat terhadap isi pendapatnya, hak untuk memperoleh proses hukum yang adil merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Tim Pembela menghormati proses hukum dan menghormati kewenangan Majelis Hakim. Justru karena menghormati hukum, kami meminta agar seluruh proses penuntutan dilaksanakan dengan standar hukum acara yang sama ketatnya sebagaimana negara menuntut kepatuhan warga negara terhadap hukum. TPDT menegaskan bahwa Nota Perlawanan tidak memasuki pokok perkara ataupun pembuktian mengenai benar atau tidaknya tuduhan terhadap terdakwa, melainkan semata-mata menguji apakah kewenangan negara dalam melakukan penuntutan telah dijalankan sesuai prinsip due process of law sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Enam Pokok Keberatan Dalam persidangan, TPDT menyampaikan enam keberatan utama terhadap surat dakwaan. 1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dinilai Tidak Berwenang Secara Relatif TPDT menilai Penuntut Umum tidak konsisten dalam menentukan locus delicti. Di dalam surat dakwaan disebutkan beberapa lokasi berbeda, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan hingga akhirnya perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa penjelasan hukum yang memadai mengenai dasar penentuan kompetensi relatif tersebut. Selain itu, dasar penggunaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai belum menjelaskan secara tegas apakah juga berlaku terhadap perkara dr. Tifauzia Tyassuma yang diajukan dalam berkas tersendiri. 2. Dasar Penuntutan Dinilai Tidak Jelas Setelah Sebagian Terlapor Mendapat SP3 TPDT mempersoalkan keberlanjutan penuntutan terhadap dr. Tifa setelah sebagian terlapor lain dalam laporan yang sama memperoleh penghentian penyidikan (SP3) menyusul pencabutan pengaduan. TPDT menilai Penuntut Umum wajib menjelaskan mengapa perkara terhadap dr. Tifa tetap dilanjutkan apabila laporan, pelapor, dan rangkaian peristiwa yang menjadi dasar pengaduan merupakan satu kesatuan. Ketidakjelasan tersebut dinilai menyebabkan dasar penuntutan menjadi cacat secara formil. Lanjut di komentar.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

SIDANG KE-2 DR TIFA Kamis 9 Juli 2026 PN Jakarta Timur 09.00 WIB Agenda besok: DR TIFA mengajukan NOTA PERLAWANAN Seandainya besok Pak Jokowi yang malam ini ada di Jakarta, jika mau mampir ke PN Jaktim, akan ada di kursi Penonton. Belum waktunya untuk duduk sebagai Saksi. Jadi jangan kemudian Termul dibilang: kan Pak Jokowi sudah hadir di Pengadilan? Lho ngga bisa. Kalau besok datang, beliau penonton, belum waktunya datang. Belum waktunya ditanya-tanya 25 Advokat saya yang kata bang Hotman: galak-galak.

Pak @mohmahfudmd ternyata benar ucapan bapak.. Biarkan orang2 dekat presiden saling bermusuhan, saling gebuk dan saling bongkar.. Ada manfaatnya juga. Walaupun ini indikasi kalo dinegeri ini sudah tdk ada komando lagi. Kalo para termul...kira2 akan memihak kemana??

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

AMIEN RAIS: JOKOWI SAMPAI MATI MUSTAHIL TUNJUKKAN IJAZAH ASLI

Cara main Tuhan begitu indah. Ia membalas orang jahat melalui orang jahat lainnya.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next